Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui pihaknya dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19 di propinsi Jawa Barat masih kewalahan. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyebut upaya tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) RI masih rapuh.
Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa kesadaran atau perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sangat rendah. Dua kondisi itu menurutnya telah membuat fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia hampir kolaps karena pandemi Covid-19 sejak hampir setahun terakhir.
Karena sebab itulah, kondisi saat ini membuat sejumlah rumah sakit penuh pasien Covid-19. Rumah Sakit penuh karena benteng 3M-nya jebol oleh musuh, benteng 3T-nya juga rapuh. Maka musuh sekarang lagi menyerang benteng terakhir," kata Emil melalui sambutan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube CISDI TV, Senin (1/2).
Emil pun menjelaskan, rapuhnya strategi pemerintah 3T itu, karena sejauh ini pemerintah pusat dan daerah masih belum bisa mencapai standar penelusuran kontak atau tracing yang nilainya sudah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Rasio pelacakan Indonesia termasuk Jawa Barat hanya 1:4. Yakni 1 kasus 4 kelacak, seharusnya 1 kasus 30 lingkaran terdekatnya terlacak. Jadi masih dari standar WHO," imbuhnya.
3M adalah kampanye pemerintah agar masyarakat berinisiatif mencegah penularan Covid dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik antarsesama. Sementara 3T adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam penanggulangan Covid lewat memperbanyak tes, upaya pelacakan atau telusur kasus baru (tracing), dan perawatan atau tindak lanjut medis terhadap
Melihat kondisi itu, Emil pun mengaku saat ini pihaknya tengah mempersiapkan 'senjata perang' untuk mengantisipasi jebolnya fasilitas kesehatan di Jawa Barat karena pandemi Covid-19. Ia membangun sebuah program bertajuk Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa).
Dengan program tersebut, Ridwan Kamil berharap penelusuran kontak kasus Covid-19 dapat terealisasi dengan baik, sehingga bisa sesuai dengan target yang ditetapkan WHO yakni 1 kasus banding 30 pelacakan.
Melalui programnya ini, Ridwan Kamil sebenarnya menargetkan dapat diaplikasikan terhadap total kurang lebih 1.060 Puskesmas di Jawa Barat.
Diketahui, pihaknya hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Karenanya, perekrutan 500 orang itu hanya mampu tersebar ke 100 puskesmas.
"Kita sekarang ada 500 [orang], 500 juga anggarannya 80 miliar yang saya sediakan. 'Kenapa cuma 500 Pak Gubernur? duitnya juga, ya seadanya hatur lumayan'. Makanya harapannya Pak Menkes paham triliunan dari Pak Menkes gitu kan, miliar dari kami, sebagian miliar dari kota/kabupaten supaya tidak 100 tapi 1.000 Puskesmas," ungkapnya.
Namun demikian hal tersebut urung terlaksana karena pihaknya mendapati adanya kendala utama, yakni persoalan anggaran.
